”Perlindungan Hukum Bagi Jugun Ianfu, Sketsa Sejarah Yang Terlupakan”

”Perlindungan Hukum Bagi Jugun Ianfu, Sketsa Sejarah Yang Terlupakan”
AM. Laot Kian
Dosen STIH Umel Mandiri

Abstract: What happened with our law in reviewing a national history? If a history is a continuity of every ‘nation being’—and so that human being, law must be a glass for looking back and reviewing all things happened in that past time. Not only that! Law must rewrite that history is a truth which gives an ethical justice. In relation with that, this article is purposed to review a history of Jugun Ianfu, especially for giving back a certainty of law and justice for them because of a system of sexual violence of Japannese Military in the past. This article is also aimed to ask how far the responsibility of Indonesian Government is for giving back a certainty of law and justice for Jugun Ianfu juridically, in the context of sociology of law.

Keywords: History, Violence, Sexuality, Jugun Ianfu, Law, Government, Responsibility.

Sekilas Menatap Sejarah
Mungkin bagi kebanyakan orang, istilah Jugun Ianfu terasa begitu asing atau tak bersahabat. Namun sebenarnya dalam term tersebut terkandung luka batin mendalam yang dialami oleh perempuan-perempuan Indonesia akibat penjajahan Jepang. Tuntutan untuk memperoleh keadilan lantaran menjadi korban kekerasan seksual—dan karena itu juga mengalami perendahan hak asasi—seakan-akan mati oleh karena apatisme pemerintah.
Maurice Halbwachs, dengan inspirasi dari Emile Durkheim dan Henri Bergson , pernah mengungkapkan konsep Memoria Collectiva . Konsep ini mengandung makna sebuah ingatan bersama atas “SEJARAH” dan “sejarah”. Menurutnya, sejarah yang ditulis dalam huruf besar dimengerti sebagai kisah-kisah peradaban yang diseleksi oleh para penguasa untuk dirayakan, demi mengenang hal-hal positif yang diperjuangkan para pahlawan bangsa. Di lain pihak, sejarah yang ditulis dalam huruf kecil dimengerti sebagai seluruh kisah peradaban dengan berbagai dimensinya, entah yang positif maupun yang “terkesan membuka aib bangsa”. Sejarah inilah yang disebut sebagai sejarah rakyat tanpa hegemoni dan legitimasi kekuasaan, yang dalam pandangan Walter Benjamin disebut sebagai Memento Passionis .
Berkaitan dengan sebuah ingatan bersama akan sejarah, dalam tataran nasional, proklamator kita Ir. Soekarno pernah berpidato tentang “Jas Merah, Jangan Sekali-kali Meninggalkan/Melupakan Sejarah”. Tentunya beberapa gambaran di atas mengandung tuntutan bagi rakyat Indonesia—minimal bagi para pencari keadilan—untuk mengungkap kembali sebuah ingatan bersama akan sejarah yang terlupakan, terutama semua kenangan pahit-traumatik yang dialami oleh rakyat sebagai korban kekerasan kemanusiaan.

Kolonialisme Belanda
Kolonialisme, demikianlah sebuah wacana yang mampu menampung rentetan kisah pedih peradaban bangsa yang terlupakan. Dan dalam frame kolonialisme itu pula, perbudakan dan kekerasan seksual menjadi momok yang menakutkan bagi perempuan-perempuan Indonesia. Sebut saja pada zaman Belanda kita mengenal istilah “nyai” untuk perempuan-perempuan yang menjadi primadona tempat prostitusi . Biasanya, wilayah-wilayah sekitar perkebunan kolonial menjadi tempat yang efektif bagi maraknya ekploitasi seksual terhadap perempuan-perempuan Indonesia . Terence Hull menulis bahwa pada masa kolonial, indsutri seksual berkembang secara lebih pesat dan terorganisir . Kondisi tersebut diperparah dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan seks masyarakat Eropa. Umumnya, aktivitas ini selain berkembang di daerah-daerah sekitar perkebunan, juga berkembang di daerah-daerah sekitar pelabuhan di Nusantara. Pemuasan seks untuk para serdadu, pedagang, dan para utusan menjadi isu utama dalam pembentukan budaya asing yang masuk ke Nusantara.
Situasi pada masa kolonial tersebut membuat sakit hati para perempuan Indonesia, karena telah menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan secara hukum, tidak diterima secara baik dalam masyarakat, dan dirugikan dari segi kesejahteraan individu dan sosial. Maka sekitar tahun 1600-an, pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang keluarga pemeluk agama Kristen mempekerjakan wanita pribumi sebagai pembantu rumah tangga dan melarang setiap orang mengundang perempuan baik-baik untuk berzinah. Peraturan tersebut tidak menjelaskan apa dan mana yang dimaksud dengan perempuan “baik-baik”. Pada tahun 1650, “panti perbaikan perempuan” (house of correction for women) didirikan dengan maksud untuk merehabilitasi para perempuan yang bekerja sebagai pemuas kebutuhan seks orang-orang Eropa dan melindungi mereka dari kecaman masyarakat. Seratus enam belas tahun kemudian, peraturan yang melarang perempuan penghibur memasuki pelabuhan “tanpa izin” menunjukkan kegagalan pelaksanaan rehabilitasi dan juga sifat toleransi komersialisasi seks pada saat itu . Demikianlah, sejarah perempuan-perempuan Indonesia yang terluka, tetap membisu dalam rentang waktu yang hanya bergerak secara linear, tanpa ada yang mengangkat mereka untuk menuntut keadilan.

Fasisme Jepang: Lahirnya Jugun Ianfu
Berbeda dengan kolonialisme Belanda, masa penjajahan Jepang yang berdurasi 3 tahun justru menyimpan Memento Passionis yang menghancurkan harkat dan martabat perempuan-perempuan Indonesia. Sejarah mencatat bahwa invasi fasisme Jepang yang dimulai pada 13 Desember 1937, dengan tindakan penyerangan ke Nanking (Ibu Kota Cina), telah menyebabkan ± 20.000 perempuan Cina dari segala umur diperkosa secara brutal. Selanjutnya, Perang Pasifik (1942-1945) oleh invasi fasisme Jepang ini pun berkembang di bawah Kaisar Hirohito. Alhasil, kekerasan dan perbudakan seksual pun meningkat. Tercatat ± 200.000 perempuan Korea Selatan, Korea Utara, Cina, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Indonesia, dipakai sebagai pemuas nafsu militer Jepang. Perempuan-perempuan yang dipakai sebagai pemuas nafsu militer Jepang inilah yang disebut sebagai Jugun Ianfu (Ian-Fu: Perempuan Penghibur) .
Jugun Ianfu, nama yang dialamatkan pada para perempuan yang dipakai sebagai pemuas nafsu militer Jepang ini pun menjadi populer lantaran setiap kali menjejakkan kaki di wilayah-wilayah invasinya, militer Jepang membangun pusat-pusat prostitusi. Dengan cara ini, terbukti bahwa eksploitasi seksual yang dilakukan oleh militer Jepang sungguh-sungguh menjadi sebuah sistem teratur dalam perang pasifik. Apa yang terjadi setelah itu? Hancurnya kota Nagasaki dan Hiroshima yang merupakan momentum kekalahan Jepang dari Sekutu (Agustus 1945), menyebabkan nasib para Jugun Ianfu semakin tak terurus. Dalam konteks Indonesia, kemerdekaan bangsa yang lahir sesudahnya bahkan tidak pernah mengungkap kisah-kisah para Jugun Ianfu. Bahkan hingga kini pemerintah Indonesia terkesan membiarkan keberadaan para Jugun Ianfu menghilang begitu saja tanpa ada tuntutan keadilan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh militer Jepang.
Jika ditelaah lebih jauh, apa yang dialami oleh para Jugun Ianfu sebenarnya menggarisbawahi sebuah mekanisme pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya terhadap perempuan Indonesia secara besar-besaran. Para Jugun Ianfu hingga kini tak pernah memperoleh perhatian dan perlindungan dari pemerintah. Dan lagi, sanksi sosial dari masyarakat pun mereka alami: dijauhi, dicemooh, dianggap sebagai “ransum Jepang”. Beban psikologis yang dipikul oleh mereka dan anak-cucu mereka melahirkan pertanyaan atas tanggung jawab pemerintah berupa rehabilitasi dan restitusi atas mereka. Lantas, apakah implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan jaminan hukum bagi para Jugun Ianfu? Atau, bagaimana tanggung jawab atau upaya pemerintah dalam hal restitusi dan rehabilitasi terhadap para Jugun Ianfu?

Rahasia Pengakuan Jugun Ianfu
Pada tahun 1991, dunia dikejutkan oleh pengakuan Kim Hak Soon, seorang Jugun Ianfu asal Korea Selatan, yang membuka suara di depan publik tentang penderitaan dirinya akibat perbudakan seksual yang dilakukan oleh militer Jepang. Sejak saat itu, berbagai protes menuntut pertanggungjawaban Jepang atas perbudakan seksual digelar hampir di seluruh wilayah Asia. Unjuk rasa besar-besaran yang pernah terjadi di Filipina, Singapura, dan di Indonesia terkait masalah ini sebenarnya menuntut tanggung jawab pemerintah negara masing-masing agar memberi jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi para Jugun Ianfu. Karena itu, pemerintah Jepang dituntut untuk meminta maaf, memberi ganti-rugi, dan memasukkan kisah-kisah para Jugun Ianfu sebagai bagian penting dari sejarah Jepang dan sejarah bangsa-bangsa yang pernah mengalami invasi fasisme Jepang.
Di Indonesia, pada tahun 1993, Mardiyem, seorang perempuan Yogyakarta dari keluarga abdi dalem di lingkungan Katumenggungan Suryotarunan, memberi kesaksian tentang pengalamannya menjadi Jugun Ianfu di Camp Prostitusi Telawang, Kalimantan Selatan . Lambat laun para mantan Jugun Ianfu pun satu per satu mulai memberi kesaksian. Hasilnya, data membuktikan bahwa di Yogyakarta sendiri terdapat ± 1.156 Jugun Ianfu. Ini belum termasuk daerah lain di Indonesia . Bahkan Forum ex Heiho atas permintaan The International Committee of Asia Pacific War Victims Organization Claiming Compensation mencatat bahwa di Indonesia terdapat ± 22.000 Jugun Ianfu yang tersebar di berbagai daerah, khususnya di daerah-daerah terpencil. Dan sebagai contoh disebutkan bahwa di Jawa Tengah, para Jugun Ianfu tersebar di daerah Gunung Kidul, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Karang Anyar, dan Semarang .
Meskipun sebagian kecil Jugun Ianfu memiliki kesempatan berkeluarga, namun hanya sedikit yang memperoleh keturunan karena kondisi alat reproduksinya yang rusak akibat perkosaan bertahun-tahun. Mereka memikul beban psikologis yang sangat berat karena masyarakat masih memberikan hukuman sosial kepada mereka atas ‘dosa sosial’ yang sebenarnya bukan kesalahan mereka. Mereka menyandang stigma negatif dari masyarakat. Walaupun demikian, pemerintah tidak berupaya memperjuangkan nasib dan memulihkan martabat mereka. Padahal, lambat laun jumlah mereka semakin berkurang lantaran satu per satu dari mereka meninggal dunia sambil membawa mimpi akan datangnya keadilan bagi anak cucu mereka.

Perlindungan Hukum: Sebuah Asumsi Ilusif?
Jika kita berbicara mengenai penegakan Hak Asasi Manusia, tuntutan keadilan, dan tanggung jawab pemerintah atas rehabilitasi dan restitusi terhadap para Jugun Ianfu, itu berarti kita secara tegas dan definitif menyentuh wilayah hukum. Pada tahun 1993, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kedatangan 5 orang pengacara dari Jepang yang tergabung dalam Komite Neichibenren (Komite HAM dari Federasi Asosiasi Advokat Jepang). Melalui juru bicaranya Akira Murayama, pemerintah Jepang menginformasikan masalah kompensasi untuk para Jugun Ianfu. Akan tetapi, pemerintah Indonesia melalui Menteri Sosial Inten Suweno menyatakan, “Sejak awal pemerintah Indonesia telah menyatakan tidak akan menuntut kompensasi kepada pemerintah Jepang. Pemerintah Indonesia hanya mengharapkan pemerintah Jepang mencari penyelesaian yang baik”. Inten Suweno pun menegaskan bahawa sebaiknya penanganan masalah Jugun Ianfu lebih baik dilakukan oleh pihak swasta (LBH-LBH di Indonesia) dengan alasan bahwa hubungan antara pemerintah Jepang dan Indonesia sudah baik . Karena penyelesaian kasus para Jugun Ianfu diserahkan pada pihak swasta, maka LBH Yogyakarta dan beberapa LBH Independen mulai mendampingi para Jugun Ianfu.
Permasalahan kompensasi terhadap para Jugun Ianfu menjadi semakin pelik ketika pada 27 September 1996, Sekjen Departemen Sosial, Asmono, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menolak dana kompensasi dari Jepang. Penolakan ini disertai dengan alasan: pertama, sulitnya membuktikan kebenaran korban pelecehan seksual; kedua, berkaitan dengan masalah moralitas bangsa, dalam arti jika pemerintah Indonesia menerima dana tersebut, sama dengan pemerintah Indonesia menerima perlakuan militer Jepang. Dengan kata lain, penolakan dana kompensasi berarti menghormati wanita Indonesia . Bahkan DPR melalui surat resmi bertanggal 9 Desember 1997 menyatakan bahwa persoalan Jugun Ianfu dianggap selesai berdasarkan kesepakatan perdamaian pada 20 Januari 1958 antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh PM Soebandrio dengan pemerintah Jepang yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri-nya Chiro Fujiyama .
Yang mengejutkan, tanpa sepengetahuan para Jugun Ianfu dan LBH-LBHnya, pada tanggal 25 Maret 1997, pemerintah Indonesia dan Asian Women Fund (AWF) telah membuat Memorandum of Understanding (MoU), yang isinya menyatakan bahwa kompensasi untuk para Jugun Ianfu diberikan kepada pemerintah Indonesia dalam bentuk pembangunan Panti Wreda . Sejak penandatanganan MoU tersebut, pemerintah Indonesia dijanjikan akan menerima angsuran 10 kali dari total dana senilai 380 juta yen. Memang saat itu telah dikucurkan dana tahap I senilai Rp. 9 miliar. Akan tetapi hingga kini tidak pernah diketahui keberadaan dana tersebut. Justru di kemudian hari terbukti bahwa AWF hanyalah sebuah kendaraan politik Jepang untuk melepas tanggung jawabnya terhadap para Jugun Ianfu di Asia..
Sampai pada titik ini kita berkesimpulan bahwa penanganan terhadap perempuan-perempuan mantan Jugun Ianfu masih simpang-siur dan terkesan diabaikan begitu saja oleh pemerintah Indonesia. Padahal, perjuangan untuk memperoleh keadilan, pengakuan, restitusi dan rehabilitasi, sangat dirindukan oleh perempuan-perempuan tersebut. Pada bulan Desember 2000, digelar Pengadilan Perempuan Internasional untuk kasus perbudakan seksual selama Perang Pasifik yang dilakukan oleh militer Jepang. Dan pada bulan Maret 2001, di Den Haag, Pengadilan yang sama menyatakan bahwa Kaisar Hirohito beserta pejabat tinggi militer dan sipil-nya waktu itu terlibat langsung atas terjadinya perbudakan seksual selama Perang Pasifik .

Dasar Hukum
Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan untuk “… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum … dengan berdasar kepada … Kemanusiaan yang Adil dan Beradab…”. Tujuan ini menggarisbawahi adanya perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia, terutama perlindungan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia. Mekanisme perlindungan terhadap warga negara tersebut secara tegas menunjuk pada pembangunan hukum (law development), sebagai satu-satunya instrumen untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam interaksi antarwarga negara. Karena itulah, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Hasil Amandemen Ketiga menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
Konsekuensi dari sebuah negara hukum ialah pemberlakuan hukum positif sebagai instrumen rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Dalam kerangka ini, sudah seharusnya negara wajib melindungi rakyatnya, khususnya rakyat yang mengalami ketidakadilan, baik pada masa lampau, kini, dan di masa yang akan datang. Berkaca pada penjelasan tersebut, alangkah ironisnya melihat tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap penanganan kasus Jugun Ianfu, yang jelas-jelas mengalami pelanggaran Hak Asasi oleh sistem perbudakan seksual militerisme Jepang.
Tidak hanya sampai di situ! UUD 1945 Hasil Amandemen Kedua Pasal 28A berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Senada dengan pasal tersebut”. Ada juga Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Masih dalam ritme yang sama, Pasal 28H ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”; ayat (2) berbunyi “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”; dan ayat (3) berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Selanjutnya, Pasal 28I ayat (1) berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”; ayat (2) berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; ayat (3) berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban; ayat (4) berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”; dan ayat (5) berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan”.
Jika kita sepakat dengan bunyi pasal di atas, tentunya sebuah pertanyaan besar tentang sejauh mana tanggung jawab pemerintah terhadap keberadaan para Jugun Ianfu wajib untuk diajukan. Fakta membuktikan bahwa hingga kini pemerintah sibuk berurusan dengan masalah-masalah birokrasi yang dekat hubungannya dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan kata lain, pemerintah lebih giat menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan lapisan elite politik, sehingga lupa—atau mungkin saja mengabaikan—suara para Jugun Ianfu.
Ironisnya, meskipun implementasi aturan-aturan belum menjamin keadilan bagi para Jugun Ianfu, berbagai undang-undang yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia pun dihasilkan. Sebut saja UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, yang dalam Pasal 7 dan Pasal 17 yang menggarisbawahi kebebasan setiap orang untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialaminya, melalui forum hukum nasional maupun internasional; atau UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 208 Tahun 2000, yang dalam Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 35 menyebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan—tentu saja termasuk kejahatan terhadap para Jugun Ianfu—merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Karena itu, setiap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat ataupun ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Bahkan ada juga UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, yang dalam Pasal 6 dan Pasal 7 menyebut masalah restitusi, rehabilitasi dan bantuan psiko-sosial, sebagai hak yang patut diterima oleh para korban kejahatan kemanusiaan.
Apa mau dikata? Yang terjadi di negara ini ialah sikap apatis pemerintah terhadap penanganan kasus Jugun Ianfu, yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Memang benar bahwa pada bulan Maret 2001, di Den Haag, Pengadilan Internasional telah menyatakan bahwa Kaisar Hirohito beserta pejabat tinggi militer dan sipil-nya waktu itu terlibat langsung atas terjadinya perbudakan seksual selama Perang Pasifik . Namun demikian, tidak pernah ada permintaan maaf dan sanksi yuridis yang jelas. Mengapa demikian? Sekali lagi banyak kalangan menilai bahwa terbengkalainya penanganan restitusi dan rehabilitasi para Jugun Ianfu di Indonesia disebabkan oleh lemahnya implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang perlindungan terhadap korban kekerasan, apalagi jika dikaitkan dengan kompensasi berupa restitusi, rehabilitasi, dan bantuan psiko-sosial terhadap para Jugun Ianfu.
Walaupun pada tahun 2005 telah terbentuk Jaringan Advokasi Jugun Ianfu Indonesia, namun perjuangan memperoleh keadilan atas hak-hak para Jugun Ianfu belum usai lantaran hingga kini pemerintah sama sekali belum terlibat. Karena itulah, pertanyaan tentang tanggung jawab pemerintah atas jaminan hukum bagi para Jugun Ianfu masih harus terus didengungkan demi tegaknya supremasi hukum di negara ini, dan tentu saja demi pelurusan sejarah sebagai sebuah Ingatan Bersama.

Kesimpulan
Terbengkalainya penanganan kasus Jugun Ianfu di Indonesia menunjukkan betapa rentannya implementasi hukum positif di Indonesia dalam mewujudkan keadilan, sebuah equality before the law. Seandainya pemerintah konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, masalah penanganan terhadap para Jugun Ianfu, terutama mengenai kompensasi berupa rehabilitasi, bantuan psiko-sosial, maupun restitusi yang wajib diterima para ahli waris Jugun Ianfu dapat diselesaikan secara yuridis. Kenyataannya, pemerintah terlihat apatis terhadap masalah ini, walaupun telah ada banyak aturan mengenai Hak Asasi Manusia di negara ini. Dengan kata lain, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia, tidak dilakukan pemerintah. Padahal, aturan perundang-undangan secara jelas mengatakan bahwa rehabilitasi, restitusi, dan bantuan psiko-sosial adalah tanggung jawab pemerintah. Itu berarti, secara implementatif, pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut belum menampakkan keadilan dan jaminan hukum bagi para Jugun Ianfu.
Sebuah usulan menarik tentang urgensitas penetapan sebuah peraturan pemerintah demi menjamin keadilan bagi para Jugun Ianfu memang sering digulirkan. Alasannya ialah agar penanganan kasus ini dapat diselesaikan demi tegaknya keadilan bagi para Jugun Ianfu. Namun demikian, jika diteliti lebih jauh, berbagai undang-undang yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia telah dimiliki oleh negara ini. Yang menjadi masalah sekarang ialah ranah implementasinya; apakah sekadar menjadi wacana semata atau dijadikan tumpuan bertindak. Untuk itulah, jawaban atas pertanyaan mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap para Jugun Ianfu tergantung pada konsistensi pemerintah secara implementatif menegakkan supremasi hukum di negeri ini.

Pustaka Acuan Utama:

1. Peraturan Perundang-undangan:
Undang Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Kedua dan Ketiga.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 208 Tahun 2000

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006

2. Buku:
Djoko Soekiman, Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000

Djoko Suryo, dkk., Gaya Hidup Masyarakat Jawa di Pedesaan: Pola Kehidupan Sosial-Ekonomi dan Budaya, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1985

Eka Hindra dan Koichi Kimura, Momoye Mereka Memanggilku, Jakarta: Esensi (Erlangga Group), 2007.

John Ingleson, “Prostitution in Colonial Java” dalam David P.Chandler & M.C. Riklefs (ed.), Nineteenth and Twentieth Century Indonesia, Essay in Honour of Professor J.D. Legge, Australia: Centre of Southeast Studies Monash University, 1986

Mudji Sutrisno, Ide Ide Pencerahan, Jakarta: Obor, 2004

Terence H. Hull dkk., Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan The Ford Foundation, 1997, 3.

3. Website:
http://entertainmen.suaramerdeka.com/index.php?id=443, Minggu, 22 Maret 2009, 10.30
http://www.sekitarkita.com/print.php?id=616_0_1_0, Minggu, 22 Maret 2009, 10.45

Informasi Pendukung Lain:
Novel “Kadarwati, Wanita dengan Lima Nama” karya Pandir Kelana, “Pulang” karya Toha Mohtar, “Kembang Jepun” karya Remy Sylado, Cerpen “Heiho” karya Idrus, Cerpen “Dia yang Menyerah” karya Pramudya Ananta Toer (yang dihimpun dalam Cerita dari Blora), dan juga Film “Ca Bau Kan” arahan sutradara Nia Dinata, yang diambil dari Novel Remy Sylado.

Tayangan Metro TV pada 1 Maret 2009, 11.00 am, yang menampilkan Eka Hindra menelusuri Pulau Buru untuk bertemu dengan seorang bekas Jugun Ianfu.

Selamat datang di Blog Pusat Studi Konstitusi, HAM, dan Kebijakan Publik

Selamat datang bagi semua sahabat yang mencintai keadilan dan kebenaran! Selamat datang dan bergabunglah bersama kami untuk mengedepankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam Konstitusi, Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Publik di Tanah Papua!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.